PMII Gresik Soroti Dampak Industrialisasi, Syahrul Munir Tegaskan Kader Harus Jadi Penjaga Lingkungan dan Suara Rakyat

GRESIK, siliwangipost1.com – Kegiatan Pelatihan Kader Dasar (PKD) yang digelar Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) “Atas Langit” menjadi ruang konsolidasi kader muda untuk memperkuat literasi digital, aksi sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup di tengah masifnya pembangunan industri di Kabupaten Gresik, Jumat (22/5/2026).

Dalam sambutannya, Muhammad Syahrul Munir S.Sos., M.Hum., Ketua DPRD menyampaikan penghormatan kepada sejumlah tamu undangan yang hadir, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Sri Subaidah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Dianita Tri Astuti yang diwakili Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Rektor Institut Agama Islam Darul Taqwa Dr. Ahmad Syifa, Camat Manyar Hendriawan Susilo, Kepala Desa Tebaloan Ahmad Mahsul, serta unsur tokoh masyarakat, Koramil dan Polsek Manyar.

**Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Gresik Pemuda Madura Bersatu, Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Gresik Muhammad David Daffa Almadani Eza, serta jajaran kader PMII dari berbagai komisariat.**

“PMII tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah derasnya industrialisasi dan pembangunan daerah. Kami ingin hadir memberi warna, memberi kritik, sekaligus menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat,” ujarnya.

‎Ia menyoroti pembangunan infrastruktur dan kawasan industri yang terus berkembang di Gresik. Menurutnya, pembangunan harus berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar tidak memunculkan dampak sosial berkepanjangan bagi masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan yang masif justru melahirkan persoalan baru seperti banjir, kerusakan lingkungan, hingga keresahan masyarakat. Karena itu keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan harus dijaga,” tegasnya.

Syahrul juga menyampaikan bahwa PMII Gresik melalui kader-kadernya akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengawal isu lingkungan, pembangunan daerah, dan kepentingan masyarakat kecil.

Ia berharap hasil diskusi dan gagasan dalam kegiatan PKD tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

“PMII tidak buta, tidak diam, dan tidak tidur ketika berbicara persoalan kerakyatan. Kami ingin terus hadir di tengah masyarakat sebagai kontrol sosial sekaligus mitra kritis pemerintah,” pungkasnya.

HDK/Redaksi