Bandung – Peringatan 19 April kembali mengangkat relevansi Dasa Sila Bandung, prinsip hasil Konferensi Asia-Afrika 1955 yang menegaskan kedaulatan dan non-intervensi.
Dalam konferensi pers di Bandoengsche Melk Centrale, 19 April 2026, Perkumpulan Aktivis ’98 menilai implementasi nilai tersebut perlu ditinjau dalam konteks kebijakan saat ini. Ketua Perkumpulan Aktivis ’98, M. Suryawijaya, menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam setiap kerja sama internasional.
“Setiap kemitraan perlu dipastikan selaras dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
Pemerintah sendiri menyatakan tetap berkomitmen pada prinsip tersebut. Namun, dinamika geopolitik global dinilai menuntut kehati-hatian dalam menentukan posisi strategis Indonesia.
Di sektor ekonomi, tantangan struktural masih terlihat. Indeks Persepsi Korupsi berada di angka 34 dari 100, sementara laporan World Justice Project 2025 mencatat indeks penegakan hukum di angka 0,52. Data ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan institusi hukum.
Sejumlah ekonom menilai kebijakan deregulasi dan pembukaan investasi membawa dampak ganda—mendorong pertumbuhan, namun tetap perlu diimbangi perlindungan kepentingan publik agar sesuai dengan amanat konstitusi.
Peringatan Dasa Sila Bandung tahun ini menjadi momentum refleksi: sejauh mana prinsip tersebut diterjemahkan dalam kebijakan yang terukur dan berpihak pada kepentingan nasional.
Mulyani ***
