GRESIK, SILIWANGIPOST1.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Gresik masa bakti 2026–2032 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di halaman belakang Kantor Bupati Gresik, Selasa (4/8/2026).
Momentum ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik. Dalam sambutannya, Wabup Alif menegaskan bahwa BPD memiliki posisi yang sangat strategis sebagai representasi masyarakat desa sekaligus mitra pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan warga.
“Pelantikan ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi awal dari amanah besar untuk memperkuat peran BPD dalam pembangunan desa. BPD harus menjadi penghubung aspirasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah desa dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Wabup Alif.
Ia menekankan bahwa hubungan antara kepala desa dan BPD harus dibangun atas dasar saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling menguatkan. Menurutnya, konflik maupun persaingan antarlembaga hanya akan menghambat pembangunan desa.
“Jangan sampai ada persaingan, apalagi konflik yang menghambat pembangunan. Yang harus kita bangun bersama adalah kolaborasi,” tegasnya.
Wabup juga meminta BPD terus meningkatkan profesionalisme melalui penguasaan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi agar mampu mengawal penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel.
Selain fungsi pengawasan, BPD juga diharapkan berperan aktif dalam mendorong inovasi desa, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pelayanan publik, pemberdayaan generasi muda dan perempuan, hingga menjaga kondusivitas wilayah.
Menurutnya, Kabupaten Gresik memiliki potensi besar sebagai daerah industri yang tetap memiliki karakter pedesaan yang kuat. Sinergi seluruh elemen menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan desa.
“Saya yakin apabila pemerintah desa, BPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah berjalan seiring, cita-cita mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera akan semakin cepat terwujud,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPC Abpednas Kabupaten Gresik yang baru dilantik, HR. Hendry M, menegaskan komitmen organisasinya untuk menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Ia menyampaikan bahwa Abpednas Gresik telah menjalankan sejumlah program sosial, di antaranya “Jaga Desa, Jaga Dapur”, pembangunan sumur bor di Kecamatan Balongpanggang, serta pengusulan 52 siswa jenjang SD hingga SMP sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
“Semua program tersebut kami jalankan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa,” ujar Hendry. Ke depan,
Abpednas Gresik juga siap mendukung pelaksanaan program Nawakarsa Gresik Baru 2026–2030, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui sinergi bersama pemerintah desa sesuai fungsi dan kewenangan BPD.
Dukungan terhadap keberadaan Abpednas juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Zam Zam Ikhwan. Ia menilai BPD merupakan lembaga penting yang mewakili aspirasi masyarakat sekaligus menjadi penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kajari mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 1.400 anggota BPD yang tersebar di 330 desa di Kabupaten Gresik. Dengan jumlah tersebut, keberadaan Abpednas dinilai sangat penting sebagai wadah peningkatan kapasitas, komunikasi, dan kolaborasi antaranggota.
Ia menegaskan bahwa Abpednas bukanlah pesaing kepala desa, melainkan mitra kerja yang memiliki tujuan sama dalam membangun desa.
“Asosiasi ini bukan tandingan bagi kepala desa. Abpednas merupakan mitra kerja pemerintah desa untuk bersama-sama membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Zam Zam Ikhwan.
Pelantikan DPC Abpednas Gresik diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara BPD, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat terwujudnya desa-desa yang maju, mandiri, transparan, dan sejahtera di Kabupaten Gresik.
