Foto:Bersama Ketua DPN dan Ketua DPW serta Ketua DPD Kota Cimahi beserta Jajarannya JWI.
Jakarta -siliwangipost1.com – Ketua Umum DPN Telah memberi mandat untuk JWi Jabar kepada Faisal Haris yang dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Jawa Barat periode 2026–2030. Bertempat di Hotel Santika Mangga Besar Jakarta Pusat Jum”at (21-8-26)
Kepercayaan tersebut tidak terlepas dari pengalaman Faisal Haris dalam bidang organisasi, komunikasi, hukum, serta kehidupan politik dan kemasyarakatan yang dinilai menjadi modal penting dalam membangun JWI Jawa Barat sebagai organisasi wartawan yang profesional, solid, dan berintegritas.
Faisal Haris memiliki latar belakang akademik yang cukup beragam, dengan menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Hukum, serta Magister Manajemen. Latar belakang tersebut menjadi bekal dalam memahami aspek ekonomi, komunikasi publik, hukum, manajemen organisasi, serta dinamika sosial dan pemerintahan.
Di bidang organisasi dan kelembagaan, Faisal Haris juga memiliki pengalaman sebagai Wakil Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar, serta terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi organisasi, penyelesaian persoalan kelembagaan, dan penguatan tata kelola organisasi.
Selain itu, Faisal Haris dikenal memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan komunikasi strategis, termasuk sebagai Senior Advisory Strategic Partner pada sejumlah law firm ternama. Pengalaman tersebut memperkuat kapasitasnya dalam melakukan analisis hukum, membangun komunikasi strategis, serta menangani berbagai persoalan yang membutuhkan pendekatan profesional dan kelembagaan.
Pengalaman di bidang komunikasi juga menjadi salah satu faktor yang dinilai relevan dengan dunia kewartawanan. Sebagai organisasi yang berhadapan langsung dengan perkembangan media, informasi publik, dan transformasi digital, JWI membutuhkan kepemimpinan yang memahami dinamika komunikasi modern sekaligus memiliki kemampuan membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Faisal Haris menegaskan bahwa amanah sebagai Ketua DPW JWI Jawa Barat bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab untuk memperkuat profesionalisme dan martabat wartawan.
“Saya melihat amanah ini sebagai tanggung jawab untuk membangun organisasi yang solid, profesional, independen, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi para wartawan serta masyarakat Jawa Barat. JWI harus menjadi organisasi yang menjunjung tinggi etika, hukum, profesionalisme, dan kepentingan publik,” ujar Faisal Haris.
Menurutnya, tantangan pers di era digital semakin besar. Wartawan tidak hanya dituntut mampu menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga harus memiliki kemampuan verifikasi, memahami aspek hukum, menjaga keberimbangan pemberitaan, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.
Karena itu, salah satu fokus kepemimpinannya adalah mendorong peningkatan kompetensi wartawan melalui pendidikan, pelatihan, penguatan pemahaman hukum pers, literasi digital, serta pengembangan kapasitas organisasi.
Faisal juga menilai hubungan antara organisasi wartawan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus dibangun secara profesional dan proporsional.
“Pers harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, kontrol sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, data, dan kepentingan masyarakat. Kritik tidak boleh kehilangan etika, dan kebebasan pers harus selalu disertai tanggung jawab,” tegasnya.
Dengan pengalaman di bidang ekonomi, komunikasi, hukum, manajemen, organisasi, dan komunikasi strategis, Faisal Haris diharapkan mampu membawa DPW JWI Jawa Barat periode 2026–2030 menjadi organisasi yang semakin profesional, modern, independen, dan berintegritas, sekaligus memperkuat konsolidasi JWI hingga ke berbagai daerah di Jawa Barat.
Kepemimpinan Faisal Haris juga diharapkan menjadi momentum untuk menjadikan JWI Jawa Barat sebagai wadah yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan profesional wartawan, tetapi juga ikut menjaga kualitas demokrasi, keterbukaan informasi, dan kehidupan pers yang sehat di Jawa Barat.(Tego)
