Bandung | SILPOST – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung di Kota Bandung, Kamis (25/6/2026). Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat investasi, meningkatkan daya saing dunia usaha, serta mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM), Irdam III/Siliwangi, Ketua DPRD Jawa Barat, unsur Forkopimda, para kepala daerah, jajaran pengurus APINDO dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat, serta ratusan pengusaha dari berbagai sektor industri, perdagangan, dan jasa.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Wahyu Astutik resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPP APINDO Jawa Barat periode 2026–2031. Di bawah kepemimpinannya, APINDO Jawa Barat berkomitmen memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Ning Wahyu Astutik menegaskan bahwa APINDO Jawa Barat akan terus membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem usaha yang produktif dan berkelanjutan.
“APINDO Jawa Barat siap menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat industri dan investasi terbesar di Indonesia. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing ekonomi daerah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengingatkan para pengusaha agar menjalankan usahanya dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat sekitar.
Menurut KDM, setiap pengusaha harus memegang prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Ia menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Kalau berusaha di Jawa Barat, maka pajaknya harus dibayarkan di Jawa Barat dan perizinannya juga harus di Jawa Barat. Jangan sampai usahanya berada di Jawa Barat, tetapi manfaat ekonominya justru dirasakan daerah lain,” tegas KDM.
Ia juga menyoroti pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan dan industri yang beroperasi di Jawa Barat.
“Industri harus melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerjanya. Orang Jawa Barat harus bisa bertahan, berkembang, dan menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” katanya.
KDM menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan pelayanan publik, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Namun menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan dukungan dan kontribusi aktif dari dunia usaha.
“Pemerintah membangun infrastruktur yang baik dan berupaya menghadirkan lapangan kerja yang cukup. Tetapi harus ada kontribusi nyata dari sektor industri agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Mengusung tema “Dari Jawa Barat untuk Indonesia: Pengusaha Kuat, Industri Hebat, Ekonomi Berkelanjutan”, pengukuhan APINDO Jawa Barat periode 2026–2031 diharapkan mampu memperkuat kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dengan kepengurusan baru yang dipimpin Ning Wahyu Astutik, APINDO Jawa Barat optimistis dapat menjadi motor penggerak investasi dan pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.***
