Bandung, Siliwangi Post – Forum Bank Sampah Jawa Barat (FBJ) menggelar audiensi bersama Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat guna mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Bank Sampah, Jumat (10/4/2026).
Audiensi yang berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai menjelang sholat Jum’at di Ruang Rapat DPRD Provinsi Jawa Barat ini dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat yang diwakili H.Tedy Rusmawan.
ini dihadiri oleh 27 Koordinator Wilayah (Korwil) Bank Sampah dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta jajaran pengurus FBJ.
Ketua FBJ, Mohammad Satori, menegaskan bahwa penguatan TPS3R menjadi kunci dalam menekan beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jawa Barat.
Menurutnya, TPS3R memiliki fungsi strategis dalam mengurangi volume sampah dari sumber, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal.
“Masih banyak TPS3R yang tidak berjalan maksimal, bahkan tidak aktif hingga beralih fungsi. Ini menjadi tantangan serius dalam sistem pengelolaan sampah kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun pedoman pembangunan TPS3R telah disusun pemerintah, pelaksanaannya di lapangan masih beragam.
Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pemahaman di tingkat kewilayahan serta kurangnya partisipasi masyarakat.
Menurut Satori, TPS3R yang mampu bertahan umumnya dikelola secara mandiri dengan dukungan aktif pemerintah daerah dan masyarakat, baik dari sisi pendanaan, sumber daya manusia (SDM), maupun sarana dan prasarana.
Sebaliknya, TPS3R yang tidak aktif umumnya terkendala keterbatasan SDM, pembiayaan, serta minimnya dukungan lingkungan sekitar. “Ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat dari DPRD Jawa Barat, terutama dalam fungsi penganggaran dan pengawasan,” tambahnya.
FBJ juga mendorong keterlibatan lintas sektor dalam penguatan pengelolaan sampah, mulai dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris FBJ, Eva Yohana, menambahkan bahwa gerakan Bank Sampah memiliki dampak luas, tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, kami optimistis pengurangan sampah dari sumber dapat berjalan optimal sekaligus memperkuat ekonomi sirkular di Jawa Barat,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Maria, menyampaikan bahwa TPS yang mangkrak sebaiknya segera diaktifkan kembali atau dimanfaatkan. Ia juga mengungkapkan adanya peluang pendanaan dari pusat melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) yang dapat diakses oleh komunitas persampahan.
“Kami juga telah menggelar bimbingan teknis agar dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh komunitas bank sampah dan pengelola TPS3R,” jelasnya.
Dari pihak Bappeda Jabar menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, tanpa integrasi, sistem pengelolaan sampah tidak akan berjalan optimal.
“Kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan offtaker yang mengolah sampah menjadi briket. TPS yang mangkrak nantinya bisa dimanfaatkan untuk produksi briket dengan dukungan mesin,” ujarnya.
Perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Distarkim) Jawa Barat, Irfan, turut mengapresiasi peran bank sampah dalam pengelolaan sampah di sektor hulu. Ia menegaskan bahwa sistem hilir tidak akan optimal tanpa penguatan di sektor hulu. “Distarkim fokus pada optimalisasi TPS3R yang sudah ada, bukan penambahan titik baru,” katanya.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat yang diwakili Sekretaris Komisi H.Tedy Rusmawan, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, sejumlah TPS3R dinilai belum optimal.
“Beberapa TPS3R seperti di Cibeber, Cimahi, dan Citapen terkesan kurang optimal. Sementara yang terlihat berjalan baik salah satunya di kawasan Jalan Kopo,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi para penggiat bank sampah yang dinilai berkontribusi besar dalam pengurangan sampah dari sumber. Namun demikian, ia mengingatkan agar pengelolaan sampah dilakukan secara transparan dan berhati-hati, terutama terkait potensi pungutan.
“Pertemuan seperti ini sangat penting dan harus terus digelar untuk mencari pola terbaik dalam penanggulangan masalah persampahan,” tegasnya.
FBJ berharap audiensi ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan di Jawa Barat.***
