GRESIK ,siliwangipost1.com – Polemik penggusuran lapak di Dusun Semambung, Desa Driyorejo, kian memanas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik, Dhiannita Tri Astuti, S.T., M.T, menghadiri rapat terkait aduan masyarakat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Gresik, Kamis (09/04/2026) pukul 11.00 WIB hingga selesai.
Dalam forum tersebut, Dhiannita menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Gresik tengah merancang satu sistem terpadu untuk menangani persoalan yang mencuat, termasuk penggusuran lapak dan persoalan banjir Kali Avour yang selama ini menjadi keluhan warga Driyorejo.
“DPRD Kabupaten Gresik rencananya akan memprogramkan satu sistem sebagai solusi terintegrasi, sehingga penanganan penggusuran lapak dan banjir bisa berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syarul Munir, S.S., M.Hum, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aduan tersebut melalui audiensi gabungan lintas komisi.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pihak terkait dapat duduk bersama dan mencari solusi komprehensif.
“Dengan adanya aduan penggusuran lapak di Semambung Driyorejo serta persoalan banjir Kali Avour, kami selaku pimpinan DPRD akan melaksanakan audiensi gabungan komisi untuk membahas secara menyeluruh,” tegasnya.
Namun di sisi lain, perwakilan pedagang lapak, Khoirul Anwar, mengaku kecewa atas belum adanya respons konkret dari DPRD. Ia menyebut hingga saat ini belum ada keputusan jelas, meskipun pihaknya telah beberapa kali mengajukan audiensi dan menawarkan alternatif solusi, termasuk wacana penyediaan lahan relokasi.
“Kami menilai belum ada respons nyata dari Ketua DPRD. Selama ini kami sudah menghadap dan menyampaikan usulan, termasuk soal lahan. Tapi di lapangan belum ada tindak lanjut. Kami khawatir jika ini dibiarkan akan memicu gesekan dan polemik,” ungkap Khoirul.
Ia juga menegaskan bahwa para pedagang berharap adanya keputusan yang matang, transparan, dan tidak merugikan pihak mana pun.
Mereka menolak adanya dugaan manipulasi dalam proses pengambilan keputusan dan mendesak DPRD segera memberikan kepastian.
“Kami hanya ingin hasil yang maksimal, tanpa tendensi apa pun. Jangan sampai ada keputusan yang merugikan masyarakat kecil,” tambahnya.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah penyelesaian konflik antara kebijakan penataan wilayah dan kepentingan ekonomi warga. Semua pihak kini menanti langkah konkret DPRD Gresik dalam meredam polemik yang terus bergulir.
