BANDUNG, SILPOST — Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung kembali menjadi perhatian. Forum PKL Juara bersama Tim Hukum meminta Pemerintah Kota Bandung memastikan setiap kebijakan penataan tidak hanya berorientasi pada ketertiban ruang publik, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi para pedagang.
Permintaan tersebut disampaikan Tim Hukum Forum PKL Juara yang diwakili Khoirullah, SH, MH, setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Bandung yang turut dihadiri sejumlah perangkat daerah, Satpol PP dan unsur kewilayahan.
Forum PKL Juara menilai hasil audiensi tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan keputusan yang memberikan kepastian bagi para pedagang.
Khoirullah mengatakan, pihaknya masih menunggu sikap dan kebijakan resmi dari Wali Kota Bandung terkait berita acara hasil audiensi yang telah disampaikan.
«“Kami sudah beraudiensi secara resmi. Wakil Wali Kota juga telah menyerahkan berita acara hasil pertemuan tersebut kepada Wali Kota sebagai penentu kebijakan tertinggi. Namun sangat disayangkan, sampai saat ini belum ada kepastian ataupun jawaban formal dari Wali Kota,” ujar Khoirullah.»
Tidak Semua PKL Bisa Disebut Liar
Menurut Khoirullah, Pemkot Bandung perlu melihat persoalan PKL secara lebih proporsional. Tidak semua pedagang yang berada di ruang publik dapat dikategorikan sebagai PKL liar.
LIa menjelaskan, Forum PKL Juara menaungi pedagang yang sebelumnya telah mengikuti proses penataan, pengaturan dan pembinaan oleh Pemerintah Kota Bandung.
“Tidak semua PKL itu liar. Kami Forum PKL Juara adalah wadah yang menaungi para PKL hasil dari regulasi dan kebijakan Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2018, para PKL ditata, diatur dan dibina oleh Wali Kota Bandung melalui perangkatnya,” tegasnya.
Karena itu, apabila Pemkot Bandung kembali melakukan penataan atau penataan ulang, Forum PKL Juara meminta agar pedagang yang terdampak dilibatkan dalam proses musyawarah.
Penataan Harus Disertai Solusi
Forum PKL Juara menegaskan tidak menolak program penataan yang dilakukan pemerintah. Namun, penataan dinilai harus dilakukan secara terukur, transparan, manusiawi dan memberikan kepastian kepada pedagang.
Khoirullah meminta agar kebijakan penataan tidak berhenti pada persoalan pemindahan lokasi atau penertiban semata.
“Kalaupun sekarang ada penataan, seharusnya pihak Pemkot Bandung mengundang Forum PKL Juara untuk bermusyawarah kembali. Jangan sampai kebijakan yang sudah dibangun bertahun-tahun kemudian berubah tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak,” katanya.
Ia juga menilai PKL merupakan bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat yang menjalankan usaha secara mandiri.
Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan penataan lokasi, tetapi juga memberikan ruang pemberdayaan, termasuk membuka akses permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkot Diminta Buka Ruang Dialog
Forum PKL Juara bersama Tim Hukum berharap Pemerintah Kota Bandung tetap membuka ruang dialog sebelum mengambil kebijakan penertiban, relokasi maupun perubahan pola penataan PKL.
Menurut mereka, pengalaman penataan PKL pada periode sebelumnya dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan saat ini tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Kami berharap Wali Kota Bandung segera memberikan kepastian. Kami siap berdialog dan mencari solusi bersama. Yang terpenting, kebijakan yang diambil harus berkeadilan dan tidak mengorbankan kehidupan para pedagang,” ujar Khoirullah.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung sebelumnya menyatakan penataan PKL dilakukan dengan pendekatan humanis dan melibatkan berbagai pihak. Pemkot juga menyebut penataan diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus mencari solusi bagi pedagang yang terdampak.
Forum PKL Juara berharap prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam setiap kebijakan di lapangan.
Penataan PKL, menurut Forum PKL Juara, bukan semata-mata persoalan penertiban. Penataan harus menghadirkan kepastian, pemberdayaan dan keadilan bagi masyarakat pedagang.***
