KEKOSONGAN 5 KEPALA DINAS KBB HAMPIR 2 TAHUN: SKANDAL TATA KELOLA YANG TIDAK BISA DIABAIKAN
Ketua Pokja Wartawan KBB: INI BUKAN KETERLAMBATAN — INI KESENGAJAAN! SEGERA ISI ATAU JELASKAN ALASAN SESUNGGUHNYA!
BANDUNG BARAT — Kekosongan 5 Kepala Dinas strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah berlangsung hampir DUA TAHUN PENUH. Ini bukan lagi sekadar keterlambatan administrasi, melainkan kelalaian berat yang patut diduga sengaja dipertahankan demi kepentingan tertentu. Ketua Pokja Wartawan KBB menegaskan dengan tegas: situasi ini mencederai prinsip dasar tata kelola pemerintahan, merugikan rakyat secara langsung, dan menggerus integritas lembaga pemerintahan secara menyeluruh.
Lima dinas yang kosong bukan unit sembarangan — mereka mengurusi urusan pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan daerah. Tanpa pimpinan definitif, tidak ada yang bertanggung jawab secara penuh. Pejabat pelaksana tugas hanya berani bergerak dalam batas sempit, enggan mengambil keputusan strategis, dan mudah dialihkan tanggung jawabnya saat terjadi masalah. Akibatnya: program macet, anggaran mengendur, pelayanan publik mandek — sementara gaji dan tunjangan tetap dibayarkan setiap bulan. Ini ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan.
Yang paling mencurigakan dan harus dipertanyakan secara terbuka: MENGAPA HAMPIR DUA TAHUN BELUM DIISI? Apakah sulit menemukan orang yang kompeten di antara ribuan ASN yang ada? Atau justru sengaja dikosongkan agar tidak ada pimpinan yang tegas, tidak ada yang berani menegur penyimpangan, dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban saat dana daerah disalurkan? Kekosongan ini menciptakan ruang gelap akuntabilitas — di mana pengawasan melemah, keputusan kabur, dan penyimpangan bisa terjadi tanpa ada yang bertanggung jawab. Ini bukan kelalaian — ini sengaja.
Ketua Pokja Wartawan KBB menuntut dengan tegas: Bupati KBB wajib segera mengakhiri kebuntuan ini dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Proses pengisian harus terbuka, transparan, dan murni berdasarkan kompetensi serta rekam jejak prestasi — BUKAN karena kedekatan, BUKAN karena perjanjian politik, dan BUKAN karena bisa diatur. DPRD KBB tidak boleh diam saja — ini saatnya menjalankan fungsi pengawasan secara sungguh-sungguh. Diam saat jabatan strategis kosong berbulan-bulan sama dengan membiarkan kerugian rakyat terus berlanjut.
Kekosongan 5 Kepala Dinas selama hampir dua tahun adalah aib pemerintahan yang nyata. Tidak ada alasan yang bisa diterima untuk membiarkan hal ini berlarut-larut. Rakyat Bandung Barat berhak mendapatkan pemerintahan yang lengkap, utuh, dan bertanggung jawab. Jangan tunggu sampai kepercayaan hilang sepenuhnya baru bergerak. Isi jabatan-jabatan itu SEKARANG — atau akui secara jujur kepada publik: ada yang sengaja ingin pemerintahan ini tetap lemah agar bisa dimanfaatkan
