Siliwangi Post,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat melunasi pinjaman sebesar Rp285 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai perbaikan jalan utama di wilayah selatan sepanjang kurang lebih 71 kilometer.
Diketahui, pinjaman ke PT SMI sejak masa Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Ditandai dengan ditandatanganinya MoU perjanjian pinjaman daerah pada Jumat (28/2/2020) sebesar Rp285.500.400.000.
Pemkab Bandung Barat sesuai perjanjian selama tiga tahun harus mencicil pinjaman dengan bunga 6,26% atau sekitar Rp98 miliar/tahun.
Proyek yang didanai pinjaman dari PT SMI terbagi menjadi dua yaitu jalan sepanjang 52,5 km dengan biaya Rp177 miliar dan jalan 19,5 km dengan anggaran Rp78 miliar.
Ruas jalan yang dibangun adalah Jalan Selacau-Cililin; Cililin-Sindangkerta; Sindangkerta-Celak; Celak-Gununghalu; Bunijaya-Cilangari; Cilangari-Cisokan. Kemudian Jalan Rancapanggung-Cijenuk; Cijenuk-Sarinagen; dan Sarinagen-Baranangsiang. Termasuk pembangunan Jembatan Tajim diperbatasan Celak dan Sindangkerta.
Lunasnya pinjaman ke PT SMI, setelah Direktur PT SMI Persero Faaris Pranawa mengirimkan surat Nomor : S-1017/SMI/DU/1024 kepada Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir. Isinya, perihal keterangan lunas atas fasilitas pembiayaan (pokok, bunga, dan biaya-biaya) Pemkab KBB kepada PT SMI, tertanggal 7 Oktober 2024.
Kabar lunasnya utang ke PT SMI disampaikan Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir. Menurutnya, dengan telah selesainya utang ke PT SMI sehingga tak ada lagi yang menjadi beban APBD.
“Alhamdulilah tahun ini kita sudah menyelesaikan utang Rp285 miliar ke PT SMI. Semoga ini menjadi lebih baik untuk APBD KBB,” kata Ade Zakir, Sabtu (12/10/2024).
Utang ratusan miliar itu sempat membebani APBD KBB. Terutama ketika terjadi pandemi Covid-19, dimana pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan drastis. Salah satunya dari sektor pariwisata yang mengalami keterpurukan.
“Sekarang semua sudah bisa diselesaikan, termasuk utang bayar 2023 sebesar Rp157 miliar juga sudah dilunasi. Begitupun beban hibah ke KPU untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp40 miliar, Bawaslu hampir Rp15 miliar serta pengamanan Pilkada juga sudah rampung,” (Diskominfotik*






