Bandung, Siliwangi Post — Tahapan seleksi Calon Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung memasuki fase krusial. Senin (27/1/2026), sebanyak 27 kandidat dijadwalkan mengikuti tes kesehatan di RSUD Bandung Kiwari sebagai bagian dari rangkaian open bidding jabatan strategis tersebut.
Namun, di tengah proses yang seharusnya menjunjung prinsip profesionalisme dan transparansi, muncul sorotan publik terkait dugaan “pengkondisian” dalam seleksi. Isu adanya sosok “kuda hitam” yang disebut-sebut memiliki peluang besar melenggang ke kursi Dirut mulai ramai diperbincangkan di ruang publik.
Spekulasi tersebut menguat seiring minimnya informasi terbuka mengenai parameter penilaian di setiap tahapan seleksi. Publik juga menyoroti independensi tiga anggota Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk Pemerintah Kota Bandung. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa proses open bidding dikhawatirkan hanya menjadi formalitas administratif untuk mengesahkan kandidat tertentu.
Pengamat kebijakan publik, R. Wempi Syamkarya, menilai kritik masyarakat merupakan hal yang wajar. Menurutnya, seleksi jabatan strategis di tubuh BUMD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan.
“Jika parameter penilaian tidak dibuka secara jelas, maka ruang spekulasi akan terus berkembang. Siapapun yang terpilih nantinya berpotensi menghadapi krisis legitimasi,” ujarnya.
Wempi menegaskan, posisi Direktur Utama Perumda Tirtawening bukan sekadar jabatan struktural, melainkan menyangkut pelayanan dasar air bersih yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat Kota Bandung.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan publik dalam seleksi ini antara lain:
Netralitas Panitia Seleksi yang dinilai perlu diawasi secara ketat.
Minimnya transparansi terkait indikator dan bobot penilaian tiap tahapan.
Beredarnya isu kedekatan kandidat dengan tokoh berpengaruh.
Taruhan kualitas layanan publik, khususnya distribusi air bersih.
Hingga berita ini diturunkan, Panitia Seleksi maupun Pemerintah Kota Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait isu tersebut. Sikap diam ini justru memperkuat desakan agar proses seleksi dibuka secara lebih transparan.
Masyarakat Kota Bandung kini menanti bukti bahwa mekanisme open bidding benar-benar dijalankan secara objektif, demi menghadirkan pimpinan Perumda Tirtawening yang profesional, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan.***
