GEMPAR Gelar Unjuk Rasa di Disdik Kota Bandung: Soroti Titipan Siswa, Pungli, dan Mangkraknya Dugaan Kasus Korupsi Pendidikan
Bandung, Silpost — Senin (9/12/2025). Suasana depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung memanas ketika ratusan massa Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi (GEMPAR) menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).
Massa menuntut pembenahan serius di sektor pendidikan, terutama terkait dugaan praktik “titipan” Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB), pungutan liar, hingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat dan birokrasi pendidikan.
Dalam orasinya, Ketua Umum GEMPAR menegaskan bahwa pendidikan adalah sektor krusial yang tidak boleh diabaikan. Ia meminta Dinas Pendidikan lebih responsif dalam merespons keluhan masyarakat.
“Izinkan kami menyampaikan aspirasi masyarakat pendidikan. Ketika aspirasi datang, Disdik wajib cepat hadir dan menyelesaikan permasalahan,” tegasnya, disambut sorak dukungan dari massa.
GEMPAR menyoroti dugaan titipan siswa oleh oknum anggota dewan, pejabat, aktivis, dan birokrat selama proses SPMB yang dianggap mencederai keadilan sosial, khususnya bagi warga kelas bawah.
“Apakah pendidikan di Kota Bandung ini tempat titipan para pejabat? Apakah masyarakat kecil tidak punya hak yang sama? Ini yang kami lawan!” seru Zacky dalam orasinya.
Kepala Dinas Tak Muncul, Massa Meradang
Kekecewaan massa memuncak ketika Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Gufron, tidak hadir menemui peserta aksi. Ketidakhadiran itu dinilai sebagai bentuk menghindar dari tanggung jawab moral pejabat publik.
“Sungguh menyedihkan. Ketika masyarakat datang membawa aspirasi, kepala dinas wajib hadir, bukan kabur!” kritik Ketum GEMPAR.
Dua minggu sebelumnya, GEMPAR mengaku telah melakukan audiensi dengan Disdik, namun dari 10 tuntutan yang disampaikan, tak satu pun dijawab secara substantif. Aksi kali ini pun menjadi langkah lanjutan atas kekecewaan tersebut.
Di tengah aksi, Sekjen GEMPAR, Azis Dikri, menyampaikan orasi bernuansa emosi dan keharuan.
“Kami datang bukan untuk selebrasi Anti Korupsi — kami datang untuk perjuangan!” ujarnya lantang.
Menurutnya, massa yang datang bukan sedang berpesta, tetapi berkorban untuk masa depan pendidikan Kota Bandung.
“Teman-teman datang menguras tenaga, uang pribadi, dan keringat untuk menuntut keadilan,” tambahnya.
Azis juga menyinggung absennya Kepala Disdik. “Apakah tidak memalukan seorang pejabat publik tidak mau menemui masyarakat pendidikan?”
Tak lupa, ia menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jalan yang aktivitasnya terdampak aksi. “Kami berjuang demi anak-anak kita, demi masa depan pendidikan.”
10 Tuntutan GEMPAR Diajukan Secara Resmi
Menjelang akhir aksi, GEMPAR secara resmi menyerahkan 10 tuntutan kepada pihak Disdik Kota Bandung. Mereka menegaskan akan kembali turun ke lapangan apabila tak ada langkah konkret dari dinas terkait.
Berikut 10 tuntutan GEMPAR untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung:
1. Transparansi penuh APBD dan APBN sektor pendidikan.
2. Penuntasan kasus pungli Pramuka SMP Bandung.
3. Penindakan belanja fiktif di SiPLah SD–SMP.
4. Pelaksanaan SPMB 2026 bebas titipan.
5. Kejelasan kasus dugaan korupsi pengadaan di 46 sekolah (oknum A & Z).
6. Pembubaran MKKS SMP yang terindikasi meminta fee.
7. Kejelasan dugaan korupsi dana RMP 2018 sebesar Rp48 miliar.
8. Dugaan transaksi fiktif dana RMP SMP swasta 2024–2025.
9. Dugaan fee 4% pada pengadaan barang/jasa oleh MKKS.
10. Klarifikasi kegiatan workshop matematika yang mengatasnamakan Kejati.
Aksi berlangsung tertib dan kondusif. GEMPAR menegaskan bahwa perjuangan tidak berhenti sampai Disdik Kota Bandung benar-benar bersih dari pungli, titipan, dan praktik koruptif.***
@Red SilPost
#Bandung #Hakordia2025 #AntiKorupsi #PendidikanBersih #StopPungli #SPMB2026 #DisdikBandung
