GRESIK, SILIWANGIPOST1.COM — Kabupaten Gresik menjadi salah satu lokus Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) PKN Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Sebanyak 15 peserta mengikuti kegiatan bertema “Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mewujudkan Perlindungan Keamanan Data Pribadi” di Kabupaten Gresik, Rabu (23/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, mengatakan tema visitasi tersebut sangat relevan dengan tantangan transformasi digital yang berkembang saat ini.
Menurutnya, perlindungan data pribadi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterpaduan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.
“Data publik yang aman dan terpercaya membutuhkan keterpaduan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Sekda Washil saat menerima rombongan VKN di Kabupaten Gresik.
Washil menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengembangkan Integrated Operating Platform (IOP) sebagai data warehouse yang memungkinkan pemanfaatan data secara terintegrasi oleh perangkat daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa data pribadi tetap mendapatkan perlindungan. Akses terhadap data dibatasi berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penguatan tata kelola tersebut juga didukung penerapan standar keamanan informasi ISO 27001. Dengan mekanisme tersebut, pemanfaatan data dapat mendukung peningkatan pelayanan pemerintahan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.
Salah satu implementasinya terlihat dalam layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gresik bersama Pengadilan Agama.
Setelah adanya putusan perceraian, pembaruan data kependudukan dapat segera dilakukan, termasuk pemisahan KTP dan kartu keluarga sesuai kondisi administrasi kependudukan masyarakat.
Disdukcapil Gresik juga menerapkan pelayanan jemput bola, termasuk di wilayah kepulauan Bawean. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data masyarakat tetap akurat dan mutakhir, termasuk data warga yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di berbagai negara.
Sementara di sektor investasi dan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik telah menerapkan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Melalui sistem tersebut, data perizinan dapat terintegrasi dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah terkait sesuai tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan yang berlaku.
Integrasi data juga memungkinkan informasi investasi dan pembangunan, seperti site plan dan block plan, dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pembangunan daerah.
“Data tidak hanya berhenti di satu perangkat daerah, tetapi dapat dimanfaatkan lintas sektor sesuai kebutuhan dan kewenangan,” ungkap Washil.
Ia berharap pelaksanaan VKN tersebut menjadi ruang pertukaran pengetahuan yang memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Gresik maupun peserta PKN Tingkat II.
“Harapannya, kegiatan ini menjadi knowledge sharing yang saling menguatkan dan memberikan manfaat bagi masing-masing organisasi,” ujarnya.
Disdukcapil dan DPMPTSP Jadi Objek Pembelajaran
Ketua Rombongan VKN PKN Tingkat II Angkatan XXIX, Rachmat, mengatakan visitasi merupakan bagian dari proses pembelajaran peserta untuk melihat secara langsung praktik kepemimpinan, inovasi, serta tata kelola pemerintahan di daerah yang menjadi lokus.
Menurut Rachmat, Disdukcapil Gresik dipilih karena memiliki pengalaman dalam mengembangkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital serta berbagai inovasi pelayanan.
Praktik tersebut dinilai relevan dengan tema kegiatan, mengingat transformasi digital dalam pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan dan tata kelola data.
“Digitalisasi pelayanan tidak cukup hanya membuat layanan menjadi cepat. Digitalisasi harus diikuti dengan penguatan keamanan dan tata kelola data,” ujarnya.
Selain Disdukcapil, para peserta juga akan mendalami praktik yang diterapkan DPMPTSP Gresik, khususnya terkait pelayanan perizinan berbasis digital dan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Rachmat menyebut pengalaman kedua organisasi perangkat daerah tersebut menjadi bahan pembelajaran mengenai bagaimana sebuah organisasi mengintegrasikan inovasi, tata kelola pemerintahan, dan keamanan data dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Melalui visitasi tersebut, peserta diharapkan dapat menggali praktik kepemimpinan strategis dalam membangun kolaborasi lintas sektor, memastikan inovasi digital tetap sejalan dengan perlindungan data pribadi, serta menjaga keseimbangan antara kemudahan pelayanan dan keamanan informasi.
“Dalam perspektif kepemimpinan strategis, setidaknya ada tiga hal yang dapat dipelajari, yaitu kepemimpinan kolaboratif, kepemimpinan digital, dan kepemimpinan berintegritas,” tutur Rachmat.
Penulis ,HDK
